MYHELB MEMBACA ZAMAN | Sebelum kena OTT KPK (sebuah lembaga antirasuah yang sudah tak lagi independen, profesional dan menjadi alat/pesanan negara), Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil pernah lantang menentang pembagian hasil bumi daerahnya yang tak adil oleh negara.
Ia menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan. Pernyataan itu ia lontarkan akibat kecewa kepada Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil atau DBH berupa minyak di Kepulauan Meranti.
Menurutnya, Kemenkeu telah mengeruk keuntungan yang banyak dari minyak di daerahnya. Ia sangat kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, itu terjadi saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru sebelum dirinya di OTT.
Adil mempertanyakan soal DBH minyak di Kepulauan Meranti bukan hanya kepada Kemenkeu, juga kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari. Tapi dia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Meranti pun hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DBH migas yang diterima minim, katanya mempertanyakan hasil bumi daerah yang ia pimpin kok sangat sedikit.
Adil mengaku sudah pernah mengajak Kemenkeu berdiskusi mengenai hal tersebut. Namun, menurutnya Kemenkeu hanya menawarkan pertemuan secara virtual saja.
Dalam rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis, 8 Desember 2022. Dia mengeluhkan soal pembagian Dana Bagi Hasil atau DBH Yang dianggap tidak sesuai.
"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil geram, sebagaimana disitat newscast.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” tuntut Adil frustasi. Pernyataan kekecewaan Adil ini secara lengkap bisa dibaca di NewsCats.Id, 12 Desember 2022.
Pada 7 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap Bupati Meranti, Muhammad Adil. Tak hanya itu, puluhan pejabat Pemerintah Kabupaten Meranti, Provinsi Riau pun ikut digaruk tim KPK.
Kondisi penegakan hukum yang dilakukan KPK dibawah Firli pun saat ini tidak sedang baik-baik saja. Internal KPK sebenarnya detik ini sedang kacau. Firli memecat beberapa penyidik yang dianggap tak bisa bekerjasama dengan dirinya terkait kasus Formula E yang 'dipaksakan' guna menghadang Anis Baswedan melaju ke Pilpres 2024.
Kredibilitas, profesionalitas, independensi KPK dibawah Firli yang dianggap 'one man show', terus dipertanyakan dan dianggap sebagai preseden terburuk penegakan tindak pidana hukum kasus korupsi di Indonesia.
Apa jadinya kalau semua kepala daerah yang sebenarnya sedang melakukan reformasi kearah lebih baik daerahnya, menuntut keadilan pembagian hasil bumi semua ditangkap? Mau dibawa kemana negeri ini apabila pemimpin-pemimpin daerah yang punya kredibilitas membangun malah di OTT hanya karena ia pemimpin yang kritis, vocal atau penuntut keadilan.
Sudah banyak sekali pemimpin-peminpin daerah baiks etingkat bupati maupun gubernur --yang dalam masa kepemimpinanya sedang berjuang bagi rakyatnya-- malah berujung tragis di tangkap KPK dan selanjutnya dijadikan tersangka, lalu dipenjara.
Tak terkecuali di Aceh. Masa itu, 2017, diawal kepemimpinannya terpilih sebagai gubernur secara aklamasi, Irwandi Yusuf sebelumnya juga sangat getol memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh sampai ke pusat. Ia menjadi 'pahlawan' bagi rakyat Aceh ketika menolak-teken sebuah 'konsorsium' dari pusat untuk mengekplorasi hasil bumi Aceh. Daripada hasil bumi Aceh dinikmati pusat, dan warga Aceh hanya mendapat kerusakan lingkungan (kita tau kalau Irwandi adalah pecinta lingkungan), Irwandi memilih tak menekennya, sehingga membuat 'perte konsorsium' itu berang.
Beberapa bulan kemudian, kesalahan Irwandi dicari-cari dan dibuat-buat. Ia terus dipantau hingga ia di OTT tanpa uang ditangan, saat lagi menerima tamu di pendopo. Artinya, penangkapan bertajuk OTT oleh KPK kepada mantan Juru Propaganda GAM itu jelas-jelas dipaksakan.
Pengamat menyebut penangkapan itu sangat politis, bukan kasus pidana. Ia dibungkam karena berani melawan. Irwandi bukan type pemimpin 'leumeh bulee'. Selagi ia bisa menyelamatkan alam, yang artinya menyelamatkan hajat hidup banyak makhluk, maka ia lakukan, meski resikonya ia dipenjara.
Korupsi? No, malah mega korupsi lebih banyak terjadi di Pusat sana, bahkan banyak yang tidak terselesaikan. Bahkan baru-baru ini Menkopolkam Mahfud MD telah menguak kasus pencucian uang di kemenkeue yang nilainya sangat fantastis, ratusan trilyun ! Irwandi didakwa makan uang 500 juta? Itu pun tak ada ditangan pula. Come on, mari berpikir waras. Hanya lawan-lawan politik Irwandi yang selalu koar-koar ia Koruptor.
Padahal, Irwandi adalah gubernur yang banyak melahirkan program-program unggulan semacam JKA, beasiswa anak yatim dan fakir miskin, moratorium logging untuk penyelamatan hutan dan lingkungan, penguatan dayah, pencetus dana desa pertama di Indonesia melalui program 'Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong' (BKPG), peduli pendidikan dengan membentuk Komisi Beasiswa untuk memberi beasiswa kepada jenjang S1 dalam negeri dan S2/S3 ke luar negeri, tujuanya agar warga Aceh kedepan banyak yang pintar-pintar. Beliau juga komit mengurangi angka kemiskinan sejak memimpin Aceh periode pertama dan kedua. Berarti Tgk Agam memang meuagam. Titik ! | Halim El Bambi | Analis di Emirates Development Research
