- Minta KPK turun ke Aceh usut pejabat kaya mendadak
LookAge | Dana otsus, yang begitu melimpah, diberikan kepada Aceh dari hasil kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, pada 2005. Bisa dikatakan sebagai 'uang kompensasi' pascaperang yang terjadi selama tiga dekade di Aceh.
Betapa tidak, uang otsus bagi Aceh bisa dikatakan sangat melimpuh-ruah. Lihat saja kontribusi dana Otsus yang diproyeksikan akan diperoleh pada tahun 2021 ini hingga 2027 adalah rentang Rp 4,1 triliun hingga Rp 7,8 triliun !
Alokasi dana otsus untuk Aceh termaktub dalam Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dana otsus kini jadi sumber utama pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
Namun sayang seribu-sayang yang jumlahnya naik secara signifikan dari tahun ke tahun itu tak mampu dimamfaatkan secara maksimal oleh elit Aceh untuk kesejahteraan rakyat Aceh yang masih bangkit dari keterpurukan paska perang, malah sebaliknya menjadi 'malapetaka' dan image jelek bagi Aceh sendiri setelah BPS Aceh merilis angka kemiskinan Aceh sukses naik secara mengejutkan.
Dalam rilis yang diterbitkan Kompas (17/2), Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal menjelaskan, jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebanyak 833.910 orang atau 15,43 persen. Jumlah itu bertambah 19.000 orang dibandingkan Maret 2020, yakni 814.910 orang. Dalam enam bulan tersebut, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin atau dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen. Sedangkan di daerah pedesaan angkanya naik 0,50 poin atau dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen.
Melihat situasi ini, salah seorang Politisi muda Aceh asal Bireuen, Edi Saputra menyebut kalau raihan prestasi yang dituai Aceh ini adalah bentuk kegalalan pemerintah Aceh dibawah kendali Nova Iriansyah yang terkesan menjalankan roda pemerintahan bagaikan seorang amatir yang baru mendapat jabatan durian runtuh.
"Jelas sekali, berbagai catatan buruk sejak Aceh di Plt-kan kepada Nova Iriansyah 2018 hingga saat ini menjadi gubernur defenitif telah membuat Aceh mendapat predikat memalukan secara nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut prihatin dengan kondisi Aceh yang telah mendapat suntikan dana otsus melimpah tapi masih saja menyandang predikat termiskin se Sumatera. Ini adalah preseden sangat buruk dalam sejarah Aceh paska perdamaian." jelas Edi Saputra.
Mantan Ketua DPC Demokrat Bireuen itu melanjutkan kalau 'kesuksesakan' Aceh mendapat predikat termiskin se Sumatera itu murni akibat Aceh salah urus.
"KPK wajib turun tangan ke Aceh dan menyelidiki mengapa hal ini bisa terjadi. Jelas ada kesalahan urus dalam hal alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran sebagaimana semangat MoU sejak awal yang menginginkan rakyat Aceh sejahtera paska damai, tapi ini malah masih berkutat dengan kemiskinan. Ini betul-betul masalah sangat serius. Apalagi dalam beberapa minggu lalu ada pemberitaan terkait ada pejabat tinggi di Aceh yang tiba-tiba kaya mendadak sejak covid19, ini harus ditelusuri darimana sumber kekayaan itu didapat secara instan." lanjut Edi dengan mimik serius.
Edi juga menyebut predikat Aceh termiskin se Sumatera itu terjadi karena Aceh saat ini berada ditangan orang-orang yang bukan ahlinya mengurus negeri. "Penguasa Aceh saat ini jelas sekali masih amatiran. Kalau saya Bapak Nova, saya tak perlu melakukan harakiri ala Jepang sebagai bentuk rasa malu atas kegagalan memimpin, tapi karena kita orang Islam dan Allah swt melarang bunuh diri, maka kita sarankan kepada Bapak Nova Iriansyah untuk segera mundur dari jabatan Gubernur Aceh. Apa masih ada urat malu? Kalau ada segera mundur teratur." tutup Edi Saputra. | helb | LookAge
