Sudah salah bikin kebijakan, di media-media massa, Plt Gubernur Aceh bersama kroconya malah merasa jumawa dengan mengklaim paling sukses menangani covid19 dari daerah lain di Indonesia. Padahal, masalah keyakinan (agama yang kuat dalam diri rakyat Aceh yang taat, serta karena masalah demografi, geografi dan mutu makanan khas di Aceh serta tingkat menjaga diri sendiri yang tinggi pula yang membuat warga Aceh kurang terdampak covid19), bukan karena 'kehebatan' koar-koar Plt Gubernur Aceh dan kroninya selama menangani covid19 yang terlalu dibesar-besarkan itu.
Momen pujian dari pemerintah pusat kepada kepala daerah ini membuat Plt gubernur Aceh menjadi besar kepala dan dijadikan sebagai 'bahan kampanye' kinerja dirinya yang aslinya cukup bobrok, merasa diri pahlawan di siang bolong. Kalau manusia normal, seharusnya muka tembok itu nggak tau mau ditaruh dimana.
Selanjutnya selama covid19 yang digembar-gembor terus mendera Aceh, apa yang seharusnya didapat (hak) rakyat pun sama sekali tidak pernah didapatkan. Sebut saja sembako, obat-obatan dan bahkan masker harus dibeli sendiri oleh rakyat. Rakyat Aceh baru dapat paket 'murahan' semacam intermi & sarden yang disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada sebagian rakyatnya, itupun dilakukan dengan gegap-gempita pakai program roadshow. Bahkan mereka sendiri tak memakai masker, sembagaimana kampanye yang selalu diucapkan.
Kalau direratakan, rakyat hanya dapat 60.000 KK atau rerata 9 paket per Gampong. Tetapi saat pembagian dengan saat rakyat mendapatkannya seakan-akan gaungnya sampai ke telinga dunia sana. padahal yang diberikan cuma intermi, urusan perut -- padahal covid19 menyerang sistem kekebalan tubuh butuh asupan makanan yang lebih tinggi gizinya sebagai immune. Jadilah bantuan covid19 yang katanya triliunan itu seperti membantu pengungsi banjir bandang. Padahal, bila mengacu pada protokol kesehatan, rakyat yang hidup pada dampak pandemi berhak mendapatkan layanan pengamanan sosial dan kesehatan tingkat tinggi, misalnya Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam bentuk uang, sembako, beasiswa bagi mahasiswa Aceh di luar daerah dan luar negeri, namun itu pun masih sebatas janji manis yang masuk ke telinga para mahasiswa putra terbaik Aceh diluar Aceh.
Padahal awal-awal mereka direcoki dengan janji, namun ketika uang bencana berhamburan masuk, mereka hanya kebagian berita duka saja dari koran cetak dan online. Baru-baru ini, Sekda Aceh Taqwallah, bagian dari kroni Plt Gubernur Nova Iriansyah mengeluarkan pernyataan yang cukup memuakkan. Pemerintah menghimbau rakyat agar mengisolasi diri selama 10 hari, lalu semudah itukah? Semua kita tau bahwa menjaga kesehatan itu penting. Ketika covid19 menyerang dunia, dan termasuk Aceh, hampir setiap saat pemerintah mengeluarkan himbauan tetapi tidak dibarengi akal yang bijak.
Mestinya sebelum menghimbau masyarakat mengisolasi diri selama 10 hari, pemerintah harus menyiapkan berbagai kebutuhan mendasar bagi rakyat. Siapkan dulu stok kebutuhan pokok masyarakat, membantu menyalurkan biaya hidup selama 10 hari, sesuai himbauan. Isolasi mandiri selama 10 hari bukan waktu yang singkat. Masyarakat perlu makan karena hampir rerata masyarakat Aceh dalam level masyarakat kelas menengah kebawah. Jangan enak saja menyuruh isolasi mandiri. Harus ada kompensasi dari sebuah himbauan.
Masyarakat tidak semua orang kaya seperti rezim Plt dan kroni. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah segera mencaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBA. Lagipula uang penanganan Covid-19 di Aceh yang mencapai 2,5 Triliun itu dikemanakan kalau bukan buat disalurkan untuk rakyat yang memang berhak mendapatkannya, kemana uang itu? Bagaimana pertanggungjawabannya? Semau itu harus transparan?
Jangan seenaknya saja himbau sana himbau sini tanpa sebelumnya memberikan persiapan bagi rakyat, Kalau Plt dan kroninya gampang, sudah beri himbauan ke rakyat, isolasi mandirinya ke Jakarta. Sementara rakyat, terus menahan rasa sakit dan lapar.| Edi Saputra
